Air Bersih Danau Toba, DPD Desak Pemda Sumut Wujudkan 10.000 Ton Ikan per Tahun

0
25

JAKARTA, Mencermati kualitas air Danau Toba, Sumatera Utara yang makin memburuk akibat kerambah jaring terapung (KJA), peternakan ikan perusahaan dan masyarakat, limbah domestik, hotel dan lain-lain, maka DPD RI mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk merealisasikan pengurangan KJA tersebut dari 63 ribu ton menjadi 10 ribu ton per tahun.

“KJA yang menjadi penyebab buruknya kualitas air itu adalah pakan ikan yang mencapai 70 persen, dan selebihnya limbah domestik masyarakat, hotel, dan lain-lain,” tegas Ketua Komite II DPD RI Parlindungam Purba di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Hal itu disampaikan dalam dialog kenegaraan ‘”Peningkatan Kualitas Air Danau Toba” bersama Direktur Jenderal Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP,) Slamet Soebjakto, (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RM Karliansyah, dan Kepala Bidang dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Pemprov Sumut Rismawaty.

Untuk merealiasikan 10 ribu ton ikan per tahun tersebut, menurut Parlindungan, Pemrpov harus tegas melaksanakan Pergub No.188/2017 tentang daya dukung dan daya tampung pencemaran di Danau Toba atas keberadaan produksi ikan KJA hingga tahun 2022 tersebut.

“Tujuh kabupatan di Danau Toba juga ikut bertanggung jawab terhadap kualitas air danau itu, demi pelestarian lingkungan, dan kelangsungan pariwisata. Khsusunya KJA perusahaan. Kalau KJA rakyat jumlahnya kecil dan alternatifnya mudah. Jadi, Pemprov Sumut harus punya target lebih cepat untuk realisasi 10 ribu ton ikan per tahun,” pungkasnya.

Sementara tujuh (7) kabupaten tersebut adalah Kabupaten Simalungun, Tobasa, Toba Samosir,Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Samosir.

Rismàwaty menegaskan jika Pemprov Sumut sudah menerbitkan Pergub No.188 tahun 2017 dan sudah dilaksanakan. Terbukti KJA terus menurun. Dari 83 ribu ton pertahun menjadi 63 ribu ton pada 2016 dan 42 ribu ton pada tahun 2017, dan dilakukan bertahap hingga tahun 2023.

“Pemprov Sumut juga sudah mengeluarkan larangan izin KJA baru, karena kwenangannya hanya mengeluarkan izin. Selebihnya oleh Kementerian Pusat. Tujuh kabupaten di Danau Toba juga dilarang keluarkan izin, karena kuotanya sudah habis. KJA ini terkait aspek sosial, ekonomi dan lingkungan,” ungkapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here