La Nyalla Bertekad Perkuat DPD RI Dengan Berbagai Jurus

0
24

JAKARTA, Anggota DPD RI terpilih dari Dapil Jawa Timur, Ir. H. AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengpresiasi kinerja para senator periode 2014-2019. Apalagi mereka telah mendedikasikan tenaga dan pikiran untuk kepentingan daerah. Untuk lebih memperkuat posisi DPD RI ke depan, pihaknya meluncurkan sejumlah agar  peran dan fungsi DPD RI bisa lebih maksimal.

Dijelaskan La Nyalla, memperkuat DPD dengan jurus D.P.D, diyakini akan mempertegas tiga fungsi politik anggota DPD RI, yakni fungsi Legislasi, Pengawasan dan Representasi.

“Sehingga outputnya, keberadaan DPD RI benar-benar dirasakan oleh rakyat di daerah yang diwakili,” tegasnya ditemui wartawan saat acara Bukber anggota DPD RI dan Calon Anggota DPD RI terpilih 2019-2024 di kediaman Ketua DPD RI Dr Oesman Sapta Odang, Jalan Karang Asem 34, Jakarta Selasa (28/5/2019).

Hadir pula Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Darmayanti Lubis dan Ahmad Muqowam, Jimly Assiddiqie, La Nyalla dan lain-lain.

Mahkamah Konstitusi, lanjutnya memang telah melakukan uji materi UU No. 17 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2009, atau yang dikenal dengan UU MD3, tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. “Tetapi kan MK hanya mengabulkan sebagian. Sehingga, UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3, oleh banyak kalangan dinilai lebih banyak membahas komposisi pimpinan DPR, MPR dan DPD, ketimbang soal kewenangan DPD RI,” urainya.

Karena itu, dirinya menawarkan konsep strategis dan taktis. Baginya, anggota DPD harus punya roadmap sendiri untuk penguatan fungsi dan peran itu. Salah satu roadmap ini, diakui meneruskan perjuangan teman-teman anggota DPD yang sekarang. Sehingga nantinya, terjadi mekanisme check and balances antara kamar DPR RI, sebagai representasi partai politik dan DPD yang mewakili kepentingan daerah.

Tiga Jurus

Ketua Umum KADIN Jatim ini mengungkapkan, jurus D.P.D, sejatinya adalah singkatan dari D yang pertama adalah Dorong kembali semangat Amandemen ke-5 UUD 1945.

Lalu P, adalah singkatan dari Perbanyak membentuk kaukus berdasarkan isu kepentingan daerah. Dan D yang terakhir singkatan dari, Daerah Pemilihan atau Dapil harus menjadi tolok ukur kinerja Senator.

“Kalau dijabarkan begini, jurus pertama, DPD RI harus mendorong kembali semangat untuk memperjuangkan Amandemen ke-5 Konstitusi yang sudah digagas sejak tahun 2015 silam oleh para senator kita. Karena ini syarat utama memperkuat secara fundamental peran dan fungsi DPD RI. Soal pilihan prioritas dan naskah akademiknya bisa kita diskusikan lagi,” paparnya.

Jurus kedua, karena dalam politik diam itu bukan emas, maka sebagai langkah taktis, DPD RI harus memperbanyak membuat kaukus berdasarkan topik atau isu yang dapat disuarakan. “Orientasi kaukus-kaukus ini jelas bermuatan kepentingan daerah. Misalnya kaukus adat, kaukus wilayah rawan bencana, atau kaukus potensi daerah dan banyak lagi. Selain sebagai fungsi pengawasan, hal ini akan menjadi dikursus publik. Sehingga bergulir. Ini sebagai langkah taktis,” tukasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here