BAKN DPR Berharap Dana Desa Tak Mengancam Kepala Desa

0
38

JAKARTA, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo, berharap dana desa yang dukucurkan dari APBN setiap tahun ini tidak menjadi ancaman baga kepala desa, karena tidak paham, salah administrasi (mal administrasi), dan sebagainya.

“Karenanya pertama, surat keputusan bersama (SKB) antara DPR, Kemendagri, Kemendes, Bappenas, dan kemenkeu RI) menjadi acuan, pedoman dan petunjuk bagi kepala desa dalam penggunaan dana desa ini,” tegas politisi PDIP itu.

Hal itu disampaikan Andreas pada  dialektika demokrasi ‘Sinergi Laporan DPR dan Telaah BPK soal Dana Desa dan LKPP 2014-2018?’ bersama Wakil Ketua DPR RI dan wakil ketua BAKN Willgo Zainar (Gerindra), Sartono Hutomo (Demokrat), Achmad Hatari (NasDem), dan A. Junaidi Auly (FPKS) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (27/6).

Kedua, adminstrasi itu dibuat sesederhana mungkin agar tidak menyulitkan kepala desa dalam menggunakan dana desa. Namun kata Andres, tetap memeunhi standas asas akuntabilitas, dan terintegrasi dengan pengawasan.

Ketiga, pembinaan dimaksudkan afar kepala desa tidak mengalami kendala dan hambatan dalam penggunaan dana desa tersebut, mengingat tingkat sumber daya manusia (SDM) yang beragam di daerah.

“Hal itu bisa dibayangkan ada 74.000 desa dengan beragam kemampuan dan kualitas yang berbeda-beda. Apalagi di daerah pelosok. Sehingga penataan SDM itu perlu pentaan bersama, dengan  fokus pada konsep pembinaan daripada penindakan,” ujar anggota Komisi XI DPR RI itu.

Terlebih kata Andreas, tujuan dana desa tersebut adalah untuk memajukan perekonomian rakyat, mengentaskan kemiskinan dan terwujudnya kesejahteraan. “Jadi, dana desa ini jangan malah menjadi bumerang masalah hukum bagi kepala desa,” tambahnya.

Dan, keempat, adalah peningkatan perencanaan, agar terjadi singkronisasi dan mudah melakukan pembinaan dan pengawasan dana deaa. “Untuk itu, pengawasan, pembinaan, dan pendampingan harus dilakukan agar tidak terjadi masalah hukum, dan kepala desa tidak ketakutan mengelola dana desa ini,” ungkapnya.

Sebab kata Willgo didesa itu ada LSM dan kelompok masyarakat yang mengklaim mengawasi kepala desa dalam penggunaan dana desa tersbeut. “Itulah antara lain yang membuat kepala desa takut dan terancam dengan dana desa itu sendiri. Ini jangan sampai terjadi, sehingga perlu pembinaan, pendampingan dan pengawasan bersama,” tambahnya.

Sementara itu total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Rinciannya, Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019).

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here