DPR Tegaskan Tak Benar 5 Fraksi Dukung LGBT

0
112

JAKARTA, Sekjen PPP Arsul Sani meminta agar anggota partai, terutama yang berbasis massa Islam bekerja dengan konkret di DPR RI untuk menolak pernikahan sesama jenis dan legalisasi LGBT. Hanya saja isu LGBT ini jangan dijadikan isu politik.

“Jangan sampai fraksi-fraksi di DPR RI hanya menjadikan isu Lesbian Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) ini sebagai komoditas politik pencitraan. Mari isu LGBT ini jangan cuma jadi jualan atau pencitraan politik,” tegas anggota Panja R-KUHP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (22/1/2018).

Penegasan Arsul Sani itu untuk menanggapi pernyataan Ketum PAN Zulkifli Hasan yang mengatakan lima dari 10 fraksi setuju melegalkan LGBT dan kawin sejenis dalam pembahasan rancangan tentang LGBT.

Karena itu, Arsul mempertanyakan konsistensi fraksi PAN di DPR yang tak ikut membahas tentang RUU LGBT dan kawin sejenis. Padahal, fraksi-fraksi di DPR pada Senin (15/1) sampai Kamis (18/1) lalu sedang membahas LGBT dan kawin sejenis dalam tim panitia kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) di Komisi III DPR.

Dimana dalam pembahasan tersebut, dari 10 fraksi yang hadir cuma 8 fraksi (PPP, Nasdem, Golkar, PKS. PKB, PDIP, Demokrat, dan Gerindra) yang hadir. “Semua fraksiyang hadir itu setuju LGBT adalah perbuatan pidana,” jelas Arsul.

Menurut Arsul, PAN dan Hanura justru tidak hadir dalam pembahasan LGBT tersebut. Alhasil, kata dia, delapan fraksi sampai hari ini tak tahu sikap politik partai tersebut terkait pembahasan LGBT, maupun kawin sejenis itu.

Karena itu dia menyayangkan fraksi mana yang hanya kerja di media dan yang kerja konkret dalam merumuskan UU LGBT menjadi perbuatan cabul dan dapat dipidana.

Pembahasan di Panja R-KUHP itu LGBT ada dalam R-KUHP Buku II yang berisi pasal-pasal tindak pidana. Dalam pembahasan, fraksi yang hadir sepakat menggolongkan LGBT sebagai perbuatan cabul. Semula, dalam konsep RKUHP bersama pemerintah, perbuatan cabul dalam LGBT hanya terhadap kelompok usia 18 tahun ke bawah atau anak-anak.

Namun, dua fraksi yakni PPP dan PKS meminta agar defenisi LGBT sebagai perbuatan cabul diperluas cakupannya. Akhirnya RKUHP Buku II ditambah dengan satu ayat baru yang menegaskan prilaku LGBT dianggap cabul dalam kelompok usia 18 tahun ke atas atau dewasa.

Hukumannya kata Arsul, yakni sembilan tahun penjara. Hukuman pidana tersebut bisa diterapkan terhadap pelaku LGBT yang melakukan kegiatan cabulnya dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, dan dilakukan ditempat umum, atau juga dipublikasikan. Tapi, terang PPP masih ingin memperluasnya lagi.

Sementara FPPP menghendaki agar perbuatan cabul LGBT dikategorikan sebagaimana perbuatan dalam pasal zina. Perluasan kedua tersebut, pun mendapat dukungan dari fraksi PKS, dan enam fraksi lain yang hadir dalam Panja tersebut. “Jadi, tak benar ada 5 fraksi mendukung LGBT,” pungkasnya.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here