Fahri Hamzah: KPK Tak Bisa Diatur Hanya dengan SOP

0
19

JAKARTA, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjelaskan jika selama penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya diatur melalui SOP (prosedur operasional standar) yang kedudukannya jauh di bawah UU. Seharusnya aturan penyadapan itu setara dengan UU.

“Jadi, agar KPK tidak ugal-ugalan dalam menyadap orang, apalagi yang bersifat pribadi, maka diatur UU. Persoalannya kita komitmen tidak memberantas korupsi? Bukan hanya operasi tangkap tangan (OTT) yang terus jadi tontotan masyarakat,” tegas mantan politisi PKS itu di Kompleks Parlemenh, Senayan Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Penyadapan itu dilakukan kata Fahri, karena sebagai konsepsi negara demokrasi yang berkewajiban melindungi hak-hak asasi (HAM) warga negara. “Syarat demokrasi itu antara lain syaratnya tegakkan HAM. Karena itu, yang bersifat pribadi dan rahasia harus dilindungi. Bukan digeber dan disiarkan ke publik,” katanya.

Fahri menyontohkan dalam kasus politisi PPP Al Amin Nasution, ternyata yang terekam adalah lagi ngobrol soal rahasia pribadi. Konsekuensinya rumah tangganya berantakan dan bercerai dengan istrinya Kristina, artis dangdut.

Karena itu menurut Fahri, Presiden Jokowi bisa mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU), agar penyadapan oleh KPK tidak ugal-ugalan. “Pada prinsipnya penyadapan itu harus diatur dengan UU,” pungkasnya.

Hal yang sama diungkapkan Masinton, jika penyadapan itu di dunia diatur. Tak terkecuali KPK. “Agar masalah pribadi tidak ikut dipertontonkan di sidaing Tipikor. Apa itu hanya untuk menjatuhkan moral dan mental tersangka? Ini kan gak boleh,” jelas politisi PDIP itu.

Bahwa pemberantasan korupsi itu bukan hanya tanggung jawab KPK, melainkan semua termasuk DPR RI. “Jangan anggap DPR RI gerombolan koruptor. Sehingga setiap mau susun atau revisi UU penyadapan dianggap akan melemahkan KPK. Itukan gak benar,” kata Masinton.

Dengan demikian masih banyak yang harus dibehani terkait KPK. Baik penyidik, faksi-faksi di internal KPK dan lain-lain. “Kalau meniru Hongkong, mesti ada pencegahan, edukasi dan pemberantasan korupsi. Bukan hanya OTT yang jumlahnya kecil,” ungkapnya.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here