Ketua DPR, Aziz Syamsuddin Klaim Sudah Sesuai Prosedur

0
104

JAKARTA, Ketua Banggar DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan jika penunjukan dirinya sebagai Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto yang mengundurkan diri itu sudah sesuai prosedur.

 

Baik ketentuan dalam UU 17/ 2014 Tentang MD3 pasal 87 ayat (1), Pimpinan DPR RI dapat berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan atau diberhentikan.

 

“Jika, pimpinan DPR meninggal dunia dan atau mengundurkan diri maka pergantian pimpinan DPR dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya, pada UU 17 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4) telah diatur pergantian pimpinan DPR harus berasal dari partai politik yang sama. Tak hanya UU MD3, mekanisme pergantian juga diatur pada tata tertib DPR,” tegas Aziz pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (11/12/2017).

 

UU 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 87 ayat (4) telah mengatur pergantian pimpinan DPR harus berasal dari partai politik yang sama. Mekanisme pemberhentian dan pergantian seorang pimpinan DPR RI juga diatur di dalam peraturan DPR RI tentang tata tertib (Tatib).

 

Terkait pemberhentian, Pasal 39 Tata Tertib DPR RI menyebutkan bahwa pimpinan DPR RI yang mengundurkan diri mengajukan surat pengunduran diri kepada Pimpinan DPR RI di atas kertas bermaterai.

 

Selanjutnya Pimpinan DPR RI mengadakan rapat pimpinan membahas surat pengunduran diri tersebut dan meminta nama pengganti kepada partai politik yang bersangkutan.

 

Terkait pergantian pimpinan DPR juga diatur dalam Pasal 46 Tata Tertib DPR ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam hal terdapat pimpinan DPR RI yang berhenti maka harus segera dilakukan pergantian.

 

Pasal selanjutnya menjelaskan dalam hal pergantian pimpinan DPR tidak dilakukan secara keseluruhan maka pimpinan DPR meminta nama pengganti kepada Partai Politik melalui Fraksi.

 

Dan, Partai politik melalui fraksinya memberikan nama pengganti. Sehingga, dalam pasal ini pengganti pimpinan DPR adalah domain parpol. Ia menyebut, peran Fraksi hanya melanjutkan surat dari parpol dengan membuat surat pengantar.

 

“Pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa domain penggantian nama pimpinan DPR RI yang mengundurkan diri adalah hak Partai Politik yang bersangkutan,” jelas Aziz.

 

Pasal 46 ayat (4) Tatib DPR menyebutkan jika Pimpinan DPR sudah menerima nama pengganti dari Partai politik melalui Fraksi maka Pimpinan DPR menyampaikan nama pengganti tersebut dalam rapat paripurna.

 

Dengan demikian, maka pimpinan DPR cukup menyampaikan nama pengganti dalam rapat paripurna untuk ditetapkan tanpa meminta persetujuan dari Rapat Paripurna.

 

Selain karena syarat adiminstratif yang dibutuhkan hanyalah Surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, surat pengajuan nama pengganti dari parpol dan surat pengantar dari Fraksi kepada pimpinan DPR RI. “Tidak ada ketentuan adminstratif lain seperti surat harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal parpol dan atau Ketua dan Sekretaris Fraksi,” ungkapnya.

 

Karena itu, pergantian Setya Novanto kepada dirinya tidak akan menghadapi kendala yang berarti. “Pergantian Setya Novanto kepada Aziz Syamsuddin tidak akan menghadapi kendala karena yang bersangkutan melakukan pengunduran diri dan semua dokumen telah tersedia dari Partai Golkar,” pungkasnya.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here