Ketua DPR: RUU Terorisme akan Disahkan Akhir Mei

0
138

JAKARTA, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan beberapa frasa krusial dalam RUU Terorisme yang menjadi perdebatan sudah berhasil mendapatkan titik temu. Sehingga paling lambat akhir Mei ini bisa disetujui dan disahkan di paripurna DPR RI.

“Minggu ini Pansus RUU Terorisme mulai rapat, baik internal maupun dengan pemerintah. Hal-hal yang belum sinkron akan segera kita sinkronkan. Saya yakin RUU Terorisme bisa disetujui dan disahkan di akhir Mei ini,” tegas Bamsoet saat menerima Pengurus Pusat Muhammadiyah yang dipimpin Busyro Muqqodas di ruang kerjanya, Senin (21/05/18).

 

Karena itu politisi Golkar itu meyakinkan masyarakat bahwa proses dua tahun pembahasan RUU Terorisme tidak akan sia-sia. DPR selalu berupaya agar bisa memperbaiki kekurangan atau melakukan reformulasi yang lebih baik terhadap keberadaan UU Terorisme.

“Saya memberikan jaminan berjalannya prinsip due process of law dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme. Penguatan terhadap peran aparat penegak hukum akan dibarengi dengan adanya pengawasan yang berimbang serta memberikan perlindungan terhadap pelaku dan korban,” ujarnya.

Bamsoet menjamin RUU Terorisme tidak akan dijadikan alat politik bagi penguasa untuk membungkam lawan politiknya. Pembahasan RUU Terorisme pun dilakukan dengan spirit kepentingan nasional.

“Saya jamin RUU Terorisme tidak akan dijadikan alat politik bagi penguasa untuk membungkam lawan politik atau mereka yang kritis. Pasal demi pasal yang tertulis didalamnya telah melampaui berbagai kajian mendalam melibatkan banyak pihak, dari mulai akademisi, organisasi masyarakat, lembaga pemerintah, aparat hukum, maupun lainnya. Sehingga UU yang dihasilkan benar-benar demi kepentingan nasional,” kata Bamsoet.

Bamsoet mengapresiasi dukungan PP Muhamadiyah terhadap RUU Terorisme.  Sebab, dengan peran serta civil society semacam ini, proses pembuatan undang-undang akan semakin lebih komprehensif dan sesuai dengan suasana kebatinan masyarakat.

“Masukan dan usulan dari PP Muhammadiyah sangat berharga. Antara lain perubahan nama menjadi RUU Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, pelibatan intelijen dan militer dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian,” tambahnya.

Selain itu masa penangkapan 7 x 24 jam dan bisa diperpanjang 7 x 24 jam atas izin Ketua Pengadilan Negeri, adanya perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme. “Serta perlu adanya sanksi kepada aparat hukum yang melakukan kekerasan kepada para terduga tertoris. Ini semua sudah saya catat dan akan dibahas oleh Pansus sehingga bisa menjadi tambahan kajian,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here