DPR Kecewa Uni Eropa Diskriminasi Kelapa Sawit Indonesia

0
64

JAKARTA,  Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sangat kecewa terhadap sikap Uni Eropa dalam mengadopsi Renewable Energy Directive II (RED II) dan aturan turunannya yang mendiskriminasi kelapa sawit sebagai minyak nabati. Diskriminasi itu tidak mencerminkan mitra stategis untuk membangun hubungan baik dan saling menguntungkan.

“Uni Eropa merupakan salah satu mitra strategis Indonesia. Tapi, sayang proses adopsi legislasi RED II dan aturan turunannya didasarkan pada analisis ilmiah yang cacat, mengabaikan kritik yang datang dari internal Uni Eropa dan lembaga independen, serta mengabaikan concern dan data-data yang disampaikan negara-negara produsen kelapa sawit,” tegas Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (26/3/19).

Politisi Golkar itu menilai Uni Eropa secara jelas telah mengabaikan upaya pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di negara produsen minyak kelapa sawit. Apalagi, concern Uni Eropa terhadap kelapa sawit bukan untuk pelestarian lingkungan, melainkan sebagai upaya proteksi terselubung melindungi produk minyak nabati mereka yang daya saing dan produktivitasnya jauh lebih rendah dari minyak sawit Indonesia.

“Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia karena berkontribusi pada penyerapan lebih dari 19,5 juta tenaga kerja, termasuk 2,6 juta smallholders yang mempekerjakan 4,3 juta individual, penghasil devisa negara mencapai USD 21,4 miliar pada tahun 2018, sumber energi terbarukan (biodiesel) serta bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas utama dari Sustainable Development Goals (SDGs),” kata Bamsoet.

Padahal, Indonesia berkomitmen tinggi terhadap pelestarian lingkungan yang berjalan seimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi. DPR RI juga mendukung berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.

Diantaranya melalui restorasi lahan gambut, peremajaan sawit rakyat, penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, penyelesaian penguasaan lahan dalam kawasan hutan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Jadi, DPR RI mendukung pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah tegas, termasuk mengajukan RED II dan Delegated Regulation ke World Trade Organization (WTO) dan langkah lain yang diperlukan,” tambah Bamsoet.

DPR RI pun lanjut Bamsoet, melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) telah melakukan peran diplomasi dengan mengadakan serangkaian pertemuan dengan parlemen Uni Eropa. Sehingga bisa mencari penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak.

“Karena itu, DPR RI mendesak Parlemen Eropa bisa secara komprehensif melihat dimensi keberlanjutan sebagaimana tertuang dalam Sustainable Development Goals 2030 dan tetap bijak serta adil dalam mengambil kebijakan yang akan berdampak pada hubungan baik kedua negara,” pungkasnya.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here