Proyek SSS Papua Libatkan Sudirman Said? Bareskrim Harus Usut Tuntas

0
14

JAKARTA, Adri Zulpianto, Koordinator ALASKA (Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran) mendorong Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dugaan permainan Proyek Shorebase Supply Services (SSS) di Sorong, Papua.

Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas proyek itu harus segera dipanggil dan diperiksa, seperti Sudirman Said yang saat menjabat sebagai Menteri ESDM, Amien Sunaryadi  sebagai Kepala SKK Migas,  dan Djoko Siswanto yang saat itu menjabat sebagai Defuti pengendalian pengadaan.

Demikian disampaikan Adri Zulpianto dalam keterangannya, Senin (25/3/2019).

Menurut Adri, pihaknya menduga adanya permainan  dalam Proyek SKK Migas tersebut. Proyek bermasalah dimaksud adalah tender Sorong  Supply Services yang dilaksanakan BP Tangguh LNG SKK Migas.

Awal mula permainan proyek ini terjadi sejak 2015, di mana sebelumnya pihak SKK Migas memiliki beberapa proyek Shorebase Supply Services,  pertama berlokasi di Lamongan dan Gresik Jawa Timur, dan kedua di Sorong Papua.

Proyek yang berlokasi di Jawa Timur nilainya sebesar Rp 541 miliar, namun dalam perjalanannya dibatalkan sepihak oleh SKK Migas. SKK Migas berdalih pembatalan proyek di Jawa Timur karena SKK Migas telah menerbitkan persetujuan tender Sorong Shorbase pada Juni 2017.

Proyek Shorebase Supply Service yang berlokasi di Sorong Papua, berdasarkan pantauan  ALASKA terindikasi kuat dibumbui permainan. Dugaan permainan ini terjadi sejak proses tender, diduga pihak panitia lelang mengarahkan perusahaan tertentu untuk jadi pemenang.

Peserta tender dalam proyek Shorebase Supply Service yang berlokasi di Sorong, Papua itu diikuti tiga perusahaan yakni, Petrosea, Ekanuri dan Prima Jasa Logistik (PJL).

Anehnya kata Adri, pada saat tender baru dimungkinkan ada dugaan pihak Petrosea telah melaksanakan konstruksi fasilitas shorebase kurang lebih setahun lebih awal. Sehingga diduga kuat pihak BP sejak awal mengarahkan Petrosea untuk menjadi pememang Proyek.

Mencermati proses tender sejak awal memang dijalankan tidak sesuai ketentuan “diakali”,  dampaknya Ekanuri dan PJL langsung gugur di tahap administrasi. “Ada indikasi panitia lelang mengarahkan  Petrosea untuk menjadi pememang proyek itu semakin kuat. Hal itu, terlihat dari spesifikasi persyaratan yang ada dalam dokumen tender mengarah kepada fasilitas yang telah dibangun oleh Petrosea,” kata Adri.

Selain dugaan permainan dalam proses tender, nilai proyek yang diajukan Petrosea sebesar Rp 734 miliar menurut ALASKA terlalu mahal. Apalagi jika dibandingkan dengan proyek yang sama yakni Shorebase Supply Services yang berloasi di Jawa Timur estimasi biaya yang dibutuhkan tidak lebih dari Rp 541 miliar.

Akibatnya, ada potensi kerugian negara dalam proyek Shorebase Supply Services di Sorong, Papua itu sebesar Rp 193 miliar. “Jadi, ALASKA mendesak Bareskrim Polri untuk segera mengusut,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here