MPR Dukung April Sebagai Bulan NKRI

0
110

JAKARTA, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung bulan April sebagai bulan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Karena pada tanggal 3 April 1950, Mokhamad Natsir dari Persis melontarkan ‘mosi integral’ dalam rangka mempertahankan NKRI dan menolak Republik Indoensia Serikat (RIS) bentukan Belanda.

“Saya tentu mendukung bulan April sebagai bulan NKRI. Apalagi  dalam mempertahankan NKRI ini ada jasa ulama bernama Mokhamad Natsir, sehingga tak benar jika umat Islam anti NKRI,” tegas Hidayat dalam sosialiasi Empat Pilar MPR RI kerjasama dengan Pimpinaan Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Mosi Integral adalah sebuah keputusan parlemen mengenai kesatuan sebuah negara. Mosi intergral itu merupakan sebuah hasil keputusan parlemen mengenai bersatunya kembali sistem pemerintahan Indonesia dalam sebuah kesatuan yang digagas oleh Mohammad Natsir.

Menurut Hidayat, NKRI ini sesuai dengan amanah UU NRI 1945 bahwa pada 18 Agustus 1945 pendiri bangsa ini sudah sepakat Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. “Sedangkan RIS bentukan Belanda yang menjadikan Indoensia menjadi 16 negara serikat,” kata Hidayat.

Tujuan dibentuknya negara RIS tidak lain adalah untuk memecah belah rakyat Indonesia dan melemahkan pertahanan Indonesia. Sedangkan ke 16 negara RIS itu antaraA.

A. Daerah Kekuasaan RIS 1 mencakup :

– Negara Pasundan

– Republik Indonesia

– Negara Jawa Timur

– Negara Indonesia Timur

– Negara Madura

– Negara Sumatera Selatan

– Negara Sumatera

B. Daerah Kekuasaan RIS 2 meliputi :

– Negara Riau

– Negara Jawa Tengah

– Negara Dayak Besar

– Negara Bangka

– Negara Belitung

– Negara Kalimantan Timur

– Negara Kalimantan Barat

– Negara Kalimantan Tenggara

– Negara Banjar

– Negara Dayak

C. Daerah Kekuasaan RIS 3 adalah :

– Daerah Indonesia lainnya yang bukan termasuk negara bagian

Karena itu kata Hidayat, jika saat ini otonomi daerah (Otda) lebih dikhawatirkan menimbulkan konflik dan perpecahan, sebaiknya dihentikan. “Otonomi daerah ini menjadi pelajaran untuk semua dan jika cenderung melahirkan perpecahan sebaiknya dihentikan,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here